RSBI DI INDONESIA

28 Mei

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Salah satu isu pendidikan yang sekarang menjadi perdebatan dikalangan elite pemangku kebijakan pendidikan dan para pengamat serta pemerhati pendidikan adalah eksistensi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Waktu yang terus berjalan dan tantangan internasionalisasi semakin besar, maka sejalan dengan konsekuensi internasionalisasi tersebut, maka pemerintah membuat SBI yang merupakan sekolah nasional dengan standar mutu internasional. Proses pembelajaran di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada.

Siswa yang bisa masuk ke sekolah tersebut, adalah mereka yang dianggap sebagai bibit-bibit unggul yang telah dilakukan diseleksi secara ketat dan akan diperlakukan secara khusus pada saat mengikuti proses pendidikan. Jumlah siswa di kelas akan dibatasi antara 24-30 per kelas

Sekolah internasional sebelum ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009 diartikan sebagai: “Sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan oleh suatu Yayasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Indonesia, untuk keperluan  pendidikan dan pengajaran terutama bagi anak-anak warga negara asing bukan anggota perwakilan  diplomatik/konsuler sesuatu negara lain di Indonesia,yang berada langsung di bawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”. Setelah ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009: “Sekolah Internasional menjadi Satuan Pendidikan Bersama, yakni satuan pendidikan hasil kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi A. SBI diharapkan akan memperbaiki mutu pendidikan bagi generasi penerus bangsa, maka sejak tahun 2006 mulailah tampak berdiri RSBI dibeberapa kota/kabupaten.

Namun, kontroversi RSBI terus bergulir setelah Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan menggugat penyelenggaraan RSBI ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan mengajukan uji materi Pasal 50 ayat 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Penyelenggaraan RSBI dinilai telah melanggar hak konstitusi sebagian warga negara dalam pemenuhan hak dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Hal itu karena mahalnya biaya di sekolah RSBI sangat membatasi hak warga negara, khususnya anak-anak yang berasal dari golongan keluarga miskin, untuk bisa menikmati pendidikan di sekolah tersebut

Keberadaan RSBI sejak diprogram pada tahun 2006 memang banyak menuai kritik dari berbagai pengamat, pemerhati dan praktisi pendidikan sendiri. Dari 2006 sampai sekarang RSBI belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan khususnya dalam peningkatan mutu. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilansir Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak jauh berbeda antara sekolah RSBI dan sekolah reguler dari segi mutu.

 

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep RSBI di Indonesia?

2. Bagaiman implementasi RSBI di Indonesia?

3. Permasalahan apakah yang terjadi dalam implementasi tersebut?

4. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

2.1.1 Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional

2.1.1.1 Landasan Hukum

  1. UU Sisdiknas Pasal 50 Ayat 3

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

  1. Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

1).  Pemerataan dan Perluasan Akses

2).  Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing. Salah satunya pembangunan sekolah bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangan SBI pada tingkat kabupaten/kota melalui kerja sama yang konsisten antara Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD, SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia.

3). Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.

2.1.1.2 Konsep Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

  1. Filosofi Eksistensialisme dan Esensialisme

Penyelenggaraan SBI didasari filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Filosofi eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan, kreatif, inovatif, dan eksperimentif), menum-buhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.

Filosofi eksistensialisme berpandangan bahwa dalam proses belajar mengajar, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan, mengeksiskan, menyalurkan semua potensinya, baik potensi (kompetensi) intelektual (IQ), emosional (EQ), dan Spiritual (SQ).

Filosofi esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional. Dalam mengaktualkan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan, yaitu: learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai penilainya.

  1. SNP + X (OECD)

Rumusan SNP + X (OECD) maksudnya adalah SNP singkatan dari Standar Nasional Pendidikan plus X. Sedangkan OECD singkatan dari Organization for Economic Co-operation and Development atau sebuah organisasi kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi dan pengembangan. Anggota organisasi ini biasanya memiliki keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan yang telah diakui standarnya secara internasional. Yang termasuk anggota OECD ialah: Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States dan Negara maju lainnya seperti Chile, Estonia, Israel, Russia, Slovenia, Singapore, dan Hongkong.

Sebagaimana dalam “Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2007”, bahwa sekolah/madarasah internasional adalah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasioanl Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu Negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan /atau Negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum Internasional.

Ada dua cara yang dapat dilakukan sekolah/madrasah untuk memenuhi karakteristik (konsep) Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yaitu sekolah yang telah melaksanakan dan memenuhi delapan unsur SNP sebagai indikator kinerja minimal ditambah dengan (X) sebagai indikator kinerja kunci tambahan. Dua cara itu adalah: (1) adaptasi, yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam SNP dengan mengacu (setara/sama) dengan standar pendidikan salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional; dan (2) adopsi, yaitu penambahan atau pengayaan/pendalaman/penguatan/perluasan dari unsur-unsur tertentu yang belum ada diantara delapan unsure SNP dengan tetap mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota OECD/negara maju lainnya.

2.1.2 Karakteristik RSBI

1) Karakteristik visi

Dalam sebuah lembaga/organisasi, menentukan visi sangat penting sebagai arahan dan tujuan yang akan dicapai. Tony Bush&Merianne Coleman menjelaskan visi untuk menggambarkan masa depan organisasi yang diinginkan. Itu berkaitan erat dengan tujuan sekolah atau perguruan tinggi, yang diekspresikan dalam terma-terma nilai dan menjelaskan arah organisasi yang diinginkan. Tony Bush & Merianne Coleman mengutip pendapat Block, bahwa visi adalah masa depan yang dipilih, sebuah keadaan yang diinginkan.

Visi Sekolah Bertaraf Internasional adalah Terwujudnya Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara internasional. Visi ini mengisyaratkan secara tidak langsung gambaran tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah model SBI, yaitu mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif/ memiliki daya saing secara internasional.

2) Karakteristik Esensial

Karakteristik esensial dalam indikator kunci minimal (SNP) dan indikator kunci tambahan (x) sebagai jaminan mutu pendidikan bertaraf internasional.

3). Karakteristik Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

a. Output (produk)/ lulusan SBI

Adalah memiliki kemampuan-kemampuan bertaraf nasional plus internasional sekaligus, yang ditunjukkan oleh penguasaan SNP Indonesia dan penguasaan kemampuan-kemampuan kunci yang diperlukan dalam era global. Ciri-ciri output/outcomes SBI sebagai berikut; (1) lulusan SBI dapat melanjtkan pendidikan pada satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik di dalam negeri maupun luar negeri, (2) lulusan SBI dapat bekerja pada lembaga-lembaga internasional dan/atau negara-negara lain, dan (3) meraih mendali tingkat internasional pada berbagai kompetensi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga.

 

b. Proses pembelajaran SBI

Ciri-ciri proses pembelajaran, penilaian, dan penyelenggaraan SBI sebagai berikut: (1) pro-perubahan, yaitu proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar, dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, a joy of discovery, (2) menerapkan model pem-belajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; student centered; reflective learning, active learning; enjoyable dan joyful learning, cooperative learning; quantum learning; learning revolution; dan contextual learning, yang kesemuanya itu telah memiliki standar internasional; (3) menerapkan proses pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran; (4) proses pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, khususnya mata pelajaran sains, matematika, dan teknologi; (5) proses penilaian dengan menggunakan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya, dan (6)dalam penyelenggaraan SBI harus menggunakan standar manajemen intenasional, yaitu mengoimplementasikan dan meraih ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000, dan menjalin hubungan sister school dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri.

c. Input

Ciri input SBI ialah (1) telah terakreditasi dari badan akreditasi sekolah di salah negara anggota OECD atau negara maju lainnya, (2) standar lulusan lebih tinggi daripada standar kelulusan nasional, (3) jumlah guru minimal 20% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A dan mampu berbahasa inggris aktif. Kepala sekolah minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A dan mampu berbahasa inggris aktif. (4) siswa baru (intake) diseleksi secara ketat melalui saringan rapor SD, ujian akhir sekolah, scholastic aptitude test (SAT), kesehatan fisik, dan tes wawancara. Siswa baru SBI memeliki potensi kecerdasan unggul yang

2.2 Isu-isu dalam Pelaksanaan RSBI

2.2.1 Komersialisasi Pendidikan

SBI lebih cenderung menggunakan perencanaan pendidikan dengan Pendekatan Cost Effectivenes (efektivitas biaya). Pendekatan Cost Effectiveness adalah pendekatan yg menitikberatkan pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendidikan ini hanya diadakan jika benar-benar memberikan keuntungan yang relatif pasti, baik bagi penyelenggara maupun peserta didik.    

Konsekwensi dari pendekatan ini adalah tidak semua anak dapat mengenyam pendidikan di RSBI, sebab RSBI lebih menekankan efektivitas pendidikan dalam mencapai hasil yang optimal baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga input pun diambil dari anak-anak yang memiliki kemampuan unggul, baik secara akademik, emosional, spiritual bahkan financial sehingga pada akhirnya menyebabkan adanya komersialisasi pendidikan.

Komersialisasi dalam dunia pendidikan merupakan realitas dan fakta tak terbantahkan yang telah dengan sengaja membunuh harapan dan cita-cita luhur kaum miskin dan serba berkekurangan. Mereka disingkirkan secara sistematis oleh mekanisme dan prosedur serta persyaratan untuk mengakses pendidikan. Orang miskin dilarang sekolah!. Itulah mungkin istilah yang tepat untuk menggambarkan wajah pendidikan Indonesia di era modern. Selain itu, isu bahwa RSBI bermotif komersial belaka muncul karena dengan RSBI, kepala sekolah mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan atau “keuntungan” atas proyek sarana dan prasarana. Guru memperoleh tambahan penghasilan dari tambahan jam mengajar yang lebih lama dari jam belajar normal seperti pada kelas biasa (reguler).

RSBI selama ini terlihat sebagai program yang memberi legitimasi kepada sekolah untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Pendidikan diperdagangkan justru oleh pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan pendidikan kepada rakyatnya secara gratis dan juga bermutu. Komersialisasi pendidikan ini adalah pengkhianatan terhadap tujuan pendirian bangsa dan negara. Saat ini sekolah-sekolah publik RSBI bahkan telah menjadi lebih swasta dari swasta dalam memungut biaya pada masyarakat. Hampir semua sekolah RSBI menarik dana dari masyarakat dengan biaya tinggi yang sebenarnya sungguh tidak layak mengingat mereka adalah sekolah publik yang semestinya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah.

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengalokasikan 20 persen dari daya tampung penerimaan siswa baru untuk siswa kalangan miskin selama ini memang sulit terpenuhi. RSBI memang wajib menyediakan kuota 20 persen bagi siswa miskin dari kuotanya. Namun, praktiknya banyak anak pintar dari keluarga kurang mampu yang berani mendaftarkan diri. Kesan mahal terjadi karena RSBI kadang seenaknya memungut uang dari orang tua siswa. Padahal pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan bagi sekolah bertaraf internasional. Untuk RSBI mendapatkan alokasi anggaran dari Kementrian Pendidikan Nasional sebesar Rp 289 miliar, sedangkan dari pemerintah pusat kepada tiap satu sekolah RSBI sebesar Rp 253 juta. Pemerintah memberikan bantuan alokasi anggaran sebesar Rp 92 juta untuk satu SD bertaraf internasional.

 

 

 

2.2.2 Diskriminasi Pendidikan

Salah satu hal yang melatar belakangi berdirinya program RSBI adalah untuk mencegah kalangan menengah keatas yang ingin mengirim anak-anaknya keluar negeri karena ingin memberikan pendidikan yang bermutu bagi anaknya.Tentunya alasan itu hanyalah isu belaka. Selama ini tidak ada hal yang membuktikan bahwa dengan adanya RSBI para orang tua yang ingin menyekolahkan ke luar negeri akhirnya membelokan mereka ke sekolah RSBI. Bagi mereka dari kalangan menengah atas, pintu untuk masuk kesekolah mana saja adalah hal yang sangat mudah. Mereka tidak butuh sekolah gratis dan bisa bayar sekolah swasta semahal apapun. Uang bukanlah masalah buat mereka dan pemerintah tidak perlu repot-repot membuatkan program khusus untuk mereka yang ingin bersekolah di luar negeri. Program ini terlihat begitu mengabaikan siswa yang secara ekonomis dan akademis lebih membutuhkan penanganan. Sesungguhnya program ini adalah program yang bersifat diskriminatif terhadap rakyat kecil.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka edisi tahun 1995 menyebutkan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara. Pada Pasal 1 ayat (3) UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan diskriminasi adalah; setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, rasa, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum social budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Mengacu pada defisini diatas maka benar bahwa diskriminasi adalah pelakuan yang berbeda terhadap warga negara dalam hal agama, suku, rasa, etnik, kelompok, golongan status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum social budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pada tatanan hukum yang paling tinggi UUD 1945 pasal 28J mengatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan keteritiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dari putusan MK No.27/PUU-V/2007, disebutkan “Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.”

Pada UUD 1945 Pasal 28J dan putusan MK No.27/PUU-V/2007 jelas disebutkan bahwa diskriminasi terjadi ketika ada pelakuan yang berbeda terhadap hal yang sama. Perbedaan yang dimaksud adalah pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain.

Disebutkan bahwa peserta didik pada satuan pendidikan RSBI dan SBI termasuk dalam kelompok peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat tinggi. Sehingga untuk dapat diterima di sekolah ini dibutuhkan kualifikasi serta standar kompetensi yang tinggi pula. Tidak hanya itu, biaya yang tinggi mengakibatkan sekolah RSBI hanya dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke atas. Meskipun pemerintah mewajibkan sekolah RSBI menyediakan kursi bagi peserta didik dengan ekonomi kurang, namun pada kenyataannya masih banyak pungutan-pungutan dari sekolah yang jumlahnya tidak sedikit dengan alasan peningkatan fasilitas sekolah.

Program RSBI ini di lapangan menciptakan kesenjangan sosial pada siswa. Program RSBI menjadikan sekolah yang mengikutinya menjadi eksklusif dan menciptakan kastanisasi karena hanya bisa dimasuki oleh anak-anak kalangan menengah ke atas. Tingginya pembiayaan yang dikenakan pada orang tua siswa membuat sekolah-sekolah SBI ini tidak dapat dimasuki oleh anak-anak dari kalangan bawah. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial di sekolah. Siswa yang belajar di program ini merasa seperti kelompok elit yang berbeda dengan siswa kelas reguler.

Negara Indonesia rata–rata berpenghasilan menengah ke bawah, jika semua sekolah berlomba–lomba untuk menjadi sekolah RSBI, maka bagaimana nasib orang yang tak mampu membiayai pendidikan anaknya. Tentu ini akan menimbulkan masalah putus sekolah pada anak–anak tidak mampu.

Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa pendidikan adalah hak warga negara. Karena itu, mutu pendidikan harusnya bukan untuk sekelompok orang, tetapi untuk semua anak bangsa. Bila anak-anak sudah dikotak-kotakkan berdasarkan kecerdasan atau taraf ekonomi melalui sistem pendidikan, generasi muda Indonesia akan menganggap bahwa ketidakadilan merupakan hal biasa. Kebijakan pemerintah seharusnya meminimalisir jumlah anak-anak bangsa yang tertinggal. Banyak anak yang cerdas secara intelektual tapi karena secara finanisal dan geografis tidak punya kesempatan, maka hilang dan terbunuhlah karakter anak tersebut, karena RSBI selama ini kesannya diadakan bagi mereka yang mampu secara intelektual, finanisal dan geografis.

2.2.3 Nasionalisme dan Internasionalisasi

Penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dinilai dapat mengancam rasa cinta dan bangga generasi muda berbahasa. Bahasa pengantar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional lambat laun menyebabkan anak Indonesia lebih bangga menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa nasionalnya sendiri dan budaya-budaya Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya Indonesia yaitu “Bahasa Indonesia“. Bahasa Nasional yang diikrarkan pada tahun 1928 sebagai bahasa persatuan itu kini sedikit demi sedikt mulai tergeser. Peneliti bahasa, Dr Dendy Sugono, menilai penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pendidikan di sekolah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 (Kompas.com:8/11/10).

Dalam Undang – Undang dasar 1945 pasal 29 tentang Bendera, Bahasa, Lambang negara serta lagu kebangsaan,disebutkan secara jelas bahwa bahasa resmi negara yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 33 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Dalam kedua Undang–Undang tersebut bahasa pengantar pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia,sehingga sejumlah SBI dan RSBI seharusnya mengutamakan penggunaan bahasa Idonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan bukan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Untuk mencapai pendidikan bertaraf Internasional, seharusnya yang perlu ditingkatkan adalah mutu pendidikan dan wawasan para siswanya. bahasa asing hanya boleh digunakan untuk mendukung siswa memperoleh pemahaman pengetahuan dan bukan sebagai pengantar utama. Di dalam pasal 29 ayat 3 dinyatakan, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah asing yang mendidik warga negara asing.

Jika ditinjau dari prinsip belajar, pendidik semestinya menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dan sederhana. Akan lebih mudah dipahami dan dimengerti apabila proses belajar-mengajar menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Penggunaan bahas Inggris sebagai bahasa pengntar justru menambah beban belajar bagi peserta didik maupun pendidik. Misalnya saja untuk mengerjakan satu soal Matematika berbahasa Inggris, sebelum peserta didik dapat menyelesaikan soal tersebut ia dituntut terlebih dahulu memahami maksud dari soal berbahasa Inggris tersebut yang belum tentu semua bahasanya dikuasai olehnya. Sedangkan, masih banyak sekali kesulitan dalam pembelajaran Matematika meskipun itu menggunakna bahasa Indonesia. Apalagi jika penggunaan bahasa Inggris pada pembahasan yang bersifat abstrak, hal ini akan mempersulit pemahaman peserta didik tersebut. Banyak sekali orang-orang asing yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa dan kebudayaan Indonesia, namun justru rakyat Indonesia sendiri mendidik generasinya untuk tidak mencintai bangsanya sendiri.

Konsep Internasional dalam RSBI bukan hanya sebatas penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk pengantar dalam pembelajaran, tapi sekolah RSBI mendidik peserta didiknya untuk berpengetahuan internasional. Internasionalisasi bisa dilakukan dengan mengerti Negara lain dengan memberikan akses untuk mempelajari kultur Negara lain. Sekolah RSBI seharusnya menciptakan kecerdasan bertaraf internasional, namun tetap mempertahankan budaya lokal.

2.2.4 Mutu RSBI

Sekolah kelas dunia adalah kebutuhan dalam pergaulan antarbangsa dan mempersiapkan sumber daya kita bersaing di era global. Menjadikan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif merupakan prinsip dan tujuan dasar dunia pendidikan, tanpa harus menjadikan institusi pendidikan eksklusif jauh dari realitas keseharian masyarakat.

Dalam faktanya, ada beberapa bahkan banyak sekali sekolah yang berlomba-lomba menjadikan dirinya RSBI. Hal tersebut disebabkan adanya kucuran dana yang sudah disiapkan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah, dan juga berhubungan dengan pamor sekolah itu sendiri. Ada suatu kendala ketika sebagian dari mereka belum siap menjadi RSBI seutuhnya. Ketidaksiapan itu terlihat dari meningkatnya fasilitas yang tak sebanding dengan kualitas dari sekolah dengan gelar RSBI tersebut sehingga berdampak terhadap mutu sekolah RSBI tersebut.

Sekolah bertaraf internasional memerlukan tata kelola sekolah yang baik menyangkut standar isi, proses dan pengajarnya. Standar isi menyangkut bagaimana bangunan kurikulum disusun, dikembangkan dan dimutakhirkan. Substansi pengajaran yang fit dengan lingkungan lokal, nasional dan internasional akan efektif manakala didukung oleh proses pembelajaran serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah memerlukan perjalanan panjang berupa proses yang berlapis-lapis kalau ingin disebut berstandar dan terakreditasi secara internasional. Akreditasi sendiri bukan hanya persoalan ritual saja tetapi yang jauh lebih penting bagaimana standar isi dan proses dapat menjawab semua tuntutan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Aktor utama lainnya adalah pengajar yang mempunyai standar kompetensi tertentu sesuai dengan bidangnya. Namun, konsekuensi logis sekolah bertaraf internasional, tentu saja sebagian besar biaya atas jasa pelayanan yang diberikan akan dibebankan kepada orangtua siswa.

Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak membawa pengaruh banyak pada peningkatan mutu akademis. Bahkan tidak ada korelasi signifikan peningkatan mutu akademis di sekolah yang menyandang status RSBI dibanding saat masih berstatus sekolah reguler. Peningkatan kualitas hanya nyata terlihat pada pembangunan fisik semata. Dari temuan studi awal proyek RSBI oleh Koalisi Pendidikan dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapati bahwa mayoritas sekolah RSBI hanya mengandalkan sarana fisik, seperti mesin pendingin ruangan atau internet.

Kondisi dan kesiapan guru masih buruk, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris pada proses belajar-mengajar. Berdasarkan penelitian dan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Nasional, terungkap bahwa terdapat lebih dari 80% guru dan kepala sekolah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat rendah. Berdasarkan hasil Test of English for International Communication (TOEIC), para guru dan kepala sekolah berada di level novice (100-250) dan elementary (255-400) dari nilai maksimum 990. Dari hasil tersebut menandakan bahwa para guru dan kepala sekolah yang telah menjalan tes tersebut ternyata belum cukup memadai secara bahasa karena mereka masih dalam level novice (pemula) dan elementary (dasar).

Guru-guru di RSBI masih mengajar secara konvensional, bahan ajar pun hanya dari buku dan tidak ada pengembangan yang membuat mereka layak dianggap guru berkualitas. Metode pengajaran para guru RSBI saat ini sudah merusak tataran bahasa sehingga menyebabkan terjadi kekacauan dalam proses belajar mengajar dan kegagalan didaktika karena harus mengajar dengan bahasa Inggris yang tidak mereka kuasai dengan baik. Akibatnya banyak siswa yang gagal dalam ujian nasional (Unas) karena mereka tidak memahami materi bidang studinya.

2.2.5 Kurikulum dan Tujuan RSBI yang Tidak Jelas

Dalam kurikulum SBI ada rumus SNP+X, yang artinya Standar Nasional Pendidikan ditambah atau diperkaya/dikembangkan/diperluas/diperdalam dengan standar internasional dari salah satu anggota OECD atau lembaga tes/sertifikasi internsional. Faktor X dalam rumus di atas tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Sebab, konsep ini tidak menjelaskan lembaga/negara tertentu yang harus diadaptasi/diadopsi standarnya, dan faktor apa saja yang harus ditambah/diperkaya/dikembangkan/diperluas/diperdalam.

Selama ini siswa SBI dihadapkan pada 2 kiblat ujian, yakni UNAS dan Cambridge, misalnya. Beberapa sekolah nasional plus yang selama ini dirancang untuk mengikuti dua kiblat tersebut  mengakui bahwa sangat sulit mereka untuk mengikuti dua kiblat sekaligus.

Jika yang hendak dituju adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan output pendidikan, maka mengadopsi atau berkiblat pada sistem ujian Cambridge ataupun IB bukanlah jawabannya. Bahkan, sebenarnya menggerakkan semua potensi terbaik pendidikan di Indonesia untuk berkiblat ke sistem Cambridge adalah sebuah pengkhianatan terhadap tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Di negara-negara maju seperti Singapura, Australia dan New Zealand, pemerintah tidak membiarkan sistem pendidikan luar ataupun internasional macam Cambridge ataupun IB masuk dan digunakan dalam kurikulum sekolah mereka. Hanya sekolah yang benar-benar berstatus International School dengan siswa asing saja yang boleh mengadopsi sistem pendidikan lain.

2.2.6 Hubungan Kebijakan RSBI dengan MBS

Kebijakan SBI bertolak belakang dengan otonomi sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Bergulirnya otonomi sekolah melahirkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan adanya MBS sekolah memiliki kemerdekaan untuk menentukan kebijakan yang diambil, termasuk kemerdekaan guru dan siswa untuk menentukan sistem pembelajarannya. Sedangkan dalam SBI, sekolah masih dibelenggu dengan sistem pembelajaran dari negara lain dan konsep MBS pun belum ditereapkan di sekolah RSBI maupun SBI.

2.3 Solusi Pemecahan

Konsep RSBI harus dibenahi jika program ini masih terus dilaksanakan. Permasalahan yang paling utama untuk diselesaikan adalah konsep internasionalisasi di dalam RSBI. Internasionalisasi tidak hanya sebatas penggunaan bahasa Internasional sebagai bahasa pengantar, tetapi RSBI sebaiknya melakukan pendidikan yang memberikan pengetahuan internasional untuk menggahadapi tantangan global. Internasionalisasi yang ada saat ini justru mengikis nasionalisme generasi muda Indonesia yang seharusnya melestarikan dan menjaga budaya Indonesia. Di Inggris, internasionalisasi dilakukan dengan membuka akses bagi peserta didiknya untuk belajar dari kebudayaan Negara lain.

Program RSBI pada kenyataannya memiliki kualitas yang sama dengan sekolah regular bahkan tidak lebih baik daripada sekolah regular. Jika pada kenyataannya kualitas RSBI tidak berbeda dengan sekolah regular, lebih baik jika RSBI dihapuskan saja. Selain itu, keberadaan RSBI membuat beban belajar anak menjadi lebih banyak dan berat, hal tersebut juga memengaruhi terhadap kualitas pendidikan di RSBI. Indonesia seharusnya dapat belajar dari Negara-negara yang telah menerapkan program RSBI ini sebagai perbandingan. Misalnya saja Malaysia, karena dianggap kualitas pendidikan tidak berubah dan bahkan menurun, maka program ini pun akhirnya dihapuskan.

 RSBI harus benar-benar menjalankan pendidikan yang adil bagi setiap anak tidak hanya dipandang dari segi ekonomi saja. Target 20% untuk anak kurang mampu harus dipenuhi oleh sekolah dengan predikat RSBI sehingga tidak menimbulkan diskriminasi pendidikan. Pada saat ini, hal tersebut belum dapat terpenuhi karena pandangan yang timbul di masyarakat bahwa RSBI hanyalah sekolah bagi orang dengan perekonomian menengah ke atas. Untuk itu, perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa RSBI juga dapat menerima anak-anak dengan ekonomi kurang.

Sekolah RSBI dengan biaya yang tidak sedikit seharusnya dapat meningkatkan kualitas dari seluruh unsur-unsur pendidikan termasuk kompetensi guru tidak hanya pembangunan fasilitas ynag bersifat fisik saja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP

BAB III

 

3.1 Kesimpulan

Kebijakan RSBI dan SBI merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia agar mempunyai daya saing dengan negara maju di era global. Salah satunya dengan mengadopsi standar internasional anggota OECD sebagai faktor kunci tambahan di samping Standar Nasional Pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan RSBI mulai terlihat beberapa kelemahan, baik secara konseptual maupun sistem pembelajarannya antara lain mengenai komersialisasi pendidikan,  diskriminasi pendidikan, nasionalisme dan internasionalisasi, mutu RSBI,  kurikulum dan tujuan RSBI yang tidak jelas, dan permasalahan-permasalahan lain yang mencakup seluruh aspek pendidikan di sekolah maupun juga masyarakat.

3.2 Saran

            Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. Pendidikan berbasis Internasional sangat perlu di era globalisasi seperti saat ini. Namun, pendidikan di RSBI harus tetap menjunjung nilai nasionalisme dan melestarikan budaya bangsa. Jangan sampai pendidikan yang disiapkan untk menghadapi tantangan masa depan justru membuat anak melupakan jati dirinya.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kinasih, Putri. 2011. Pengertian RSBI/SBI dan Perbedaannya dengan SSN. Tersedia dalam http://sweetchocho.blogspot.com/2011/07/pengertian-rsbisbi-dan-perbedaan-nya.html. Diunduh pada 17 Mei 2012.

 

Nur, Akmal. 2012. Masihkah RSBI Dibutuhkan. Tersedia dalam http://akmalnur87.blogspot.com/2012/03/masihkah-rsbi-di-butuhkan.html. Diunduh pada 17 Mei 2012

 

SMP Putri Luqman Al Hakim. 2012. RSBI Mau Dibawa Kemana?. Tersedia dalam http://smpputri.wordpress.com/2012/01/04/rsbi-mau-dibawa-kemana/. Diunduh pada 17 Mei 2012

 

Wahyono, S.Bayu. 2011. Kontroversi di Seputar Isu Ujian Nasional dalam Arus Desentralisasi. Tersedia dalam http://padepokanmusaasyarie.or.id/artikel/47-kontroversi-di-seputar-isu-ujian-nasional-dalam-arus-desentralisasi.html?date=2011-02-01. Diunduh pada 17 Mei 2012

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: